TANJUNG BALAI

Diduga Tak Berizin Lingkungan, Aktifis Demo PT.SYNDICAAT UTAMA

TANJUNGBALAI, akses.co – Persoalan izin lingkungan pada perusahaan yang ada di Kota Tanjungbalai, ternyata masih banyak menimbulkan persoalan, pasalnya masih banyak perusahaan-perusahan yang diduga tidak memiliki izin lingkungan.

Dalam hal ini PT.SYNDICAAT UTAMA yang beralamat di jalan Prof.H.M.Yamin Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan SeiTualang Raso Kota Tanjungbalai didemo sejumlah aktifis.

Mahmuddin alias Kacak Alonso, Ketua Generasi Muda Pembela Tanah Air Indonesia Bersatu ( GM-PEKAT IB) Tanjungbalai menduga PT.SYNDICAAT UTAMA tidak memiliki izin lingkungan, khususnya dalam pengelolaan limbah oli dari penggunaan mesin dalam pembuatan es balok,hal ini mengangkangi UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana setiap usaha harus melengkapi dokumen UKL – UPL serta analisis lingkungan dampak lingkungan dalam setiap mendirikan perusahaan.
” kita mengetahui bahwa perusahaan tersebut memproduksi es balok, sehingga mesin pengolah es balok tersebut memiliki limbah oli, jadi jangan katakan perusahaan tersebut tidak punya limbah, dan ini kami menduga mengangkangi UU Nomor 32 Tahun 2009, dimana setiap usaha harus melengkapi dokumen UKL – UPL serta analisis lingkungan dampak lingkungan dalam setiap mendirikan perusahaan” tandas Kacak dalam orasinya di depan pintu masuk PT.SYENDIKAT UTAMA.(Rabu, 09 Juni 2021).

Kacak Juga menambahkan, ada dugaan PT.SYNDICAAT UTAMA tidak membayarkan gaji pekerja sesuai dengan peraturan UU Ketenaga Kerjaan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan.

Dimana PT.SYNDICAAT UTAMA diduga hanya membayar Gaji Karyawan sebesar Rp 70.000,- / hari, dimana hal tersebut jauh dari Upah Minimun Pekerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai sebesar Rp.120.000,- / hari, hal ini sangat jauh dari kata layak sehingga sangat rentan terjadi perbudakan.
“kita juga mendapatkan temuan bahwa adanya dugaan PT.SYNDICAAT UTAMA membayarkan upah pekerja secara tidak layak, dimana hanya memberikan upah Rp.70.000,- / hari, yang sangat jauh dari ketentuan upah minimun pekerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Tanjungbalai sebesar 120.000,-/hari, dan hal ini sangat rentan adanya terjadi praktek perbudakan”. ungkap Kacak dalam orasinya.

Diakhir orasinya Kacak meminta kepada pihak terkait, seperti Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Lingkungan Hidup, DPRD dan Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan tindakan, agar tidak seperti macan ompong, dan apabila memang terbukti melanggar hukum untuk segera menutup tempat usaha tersebut.

Sampai dengan akhir kegiatan aksi tersebut, Polres Kota Tanjungbalai melakukan pengawalan dengan baik, sehingga aksi tersebut berjalan dengan damai.

ZE Panjaitan.



Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Back to top button

Adblock Terdeteksi

Mohon maaf Adblock terseksi di Browser ini, mohon dukung akses.co untuk tetap konsisten memberikan berita terupdate dengan mengizinkan iklan untuk selalu tampil, terima kasih.