SUMUT

Deliserdang Rawan Pungli, UPP Sumut Malah Usulkan Jadi Daerah Bebas Pungli ke Pusat

Deliserdang, akses.co – Meskipun beberapa bulan lalu jagat maya dihebohkan dengan viralnya aksi Pungli di Kantor Camat Batang Kuis Deliserdang, kini Tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Sumut malah usulkan Deliserdang sebagai Kabupaten bebas Pungli tahun 2020 untuk diajukan ke tingkat pusat.

Persiapan penilaian Deliserdang menjadi salah satu Kab/kota bebas Pungli di Sumut ini dilakukan di Aula Cendana Kantor Bupati Deliserdang, Senin (7/9). Dengan pemaparan masing-masing instansi diantaranya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Deliserdang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Deliserdang.

Kegiatan tersebut dengan turut dihadiri Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Poldasu selaku Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provsu Kombes Pol Drs Armia Fahmi MH, Kepala Inspektorat Provsu selaku Wakil Ketua I UPP Provsu Lasro Marbun, Wakil Bupati Deliserdang M Ali Yusuf Siregar, Ketua Pelaksana UPP Kabupaten Deliserdang yang juga Wakapolresta Deliserdang AKBP Julianto P Sirait.

Kemudian Kepala Disdukcapil Deliserdang Gustur Husin Siregar, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Syarifah Alawiyah, Kadis Pendidikan Deliserdang H. Timur Tumanggor, perwakilan dari  Kejaksaan Negeri (Kejari) Deliserdang, Kodim 02/04 DS dan para undangan lainnya.

Ketua Pelaksana UPP Provsu Kombes Armia Fahmi dalam kesempatannya mengatakan, pihaknya hadir di Deliserdang dalam rangka audensi dan persiapan penilaian Deliserdang sebagai Kabupaten bebas Pungli tahun 2020 yang akan diusulkan ke Satgas Saber Pungli Republik Indonesia,” katanya.

Menurutnya, berdasarkan hasil rapat koordinasi dan evaluasi Semester I Unit Pemberantasan Pungli telah menunjuk Deliserdang sebagai salah satu Kabupaten yang akan dicalonkan sebagai bebas Pungli.

“Untuk itu UPP Provsu akan terlebih dahulu melakukan pemantauan dan monitoring serta penilaian terhadap kesiapan stake holder di Kabupaten Deliserdang dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang baik sesuai indikator standar Kabupaten bebas pungli yang sudah ditetapkan oleh panitia pusat,” ungkapnya.

Dikatakannya, indikator penilaian sebuah kabupaten dikatakan bebas pungli adalah adanya instansi yang telah mendapat predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) yang diberikan oleh Kementerian PAN dan RB.

“Untuk Deliserdang sudah ada 2 instansi yang telah memperoleh predikat WBK yaitu Kejari Deliserdang dan Polresta Deliserdang,” katanya.

Sedangkan instansi pemerintahannya lanjut Kombes Armia Fahmi, belum ada yang WBK berdasarkan penilaian atas prestasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) Deliserdang mendapat nilai “C” (52,78) dan “CC” (56,27) (belum sempurna).

“Oleh sebab itu, UPP Saber Pungli Prov Sumut, mendorong Deliserdang untuk memperoleh nilai “B” yang merupakan salah satu persyaratan untuk menuju WBK dan juga merupakan persyaratan sebagai Kabupaten bebas pungli,” ungkapnya.

Dijelaskannya, untuk prestasi atas pencapaian hasil opini dari BPK-RI, pada tahun 2018 dan 2019 Kabupaten Deliserdang mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan ini juga merupakan salah satu dasar penunjukannya.

“Pada kesempatan ini kami juga melihat, sejauh mana komitmen pimpinan pemerintahan Deliserdang dalam mendukung tercapainya Kabupaten sebagai daerah bebas Pungli dan juga kami akan melakukan pemantauan secara langsung sistem pelayanan publik terutama instansi yang belum WBK seperti BPN, Dinas Disdukcapil, Dinas Perizinan dan jalur lintas yang merupakan kriteria penilaian dari Satgas Republik Indonesia dengan standard WBK,”jelasnya.

Kombes Armia Fahmi, pun berharap dari hasil audensi dan penilaian untuk Kabupaten Deliserdang sebagai kandidat Kabupaten bebas pungli tahun 2020 bisa diusulkan ke Satgas. (Manahan. D)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker