SINGKIL

Alamp Aksi Minta Bupati Batalkan Izin PT Ensem Lestari

SINGKIL, akses.co – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Kabupaten Aceh Singkil meminta Pemerintah Kabupaten setempat membatalkan izin HGU PT Ensem Lestari di Aceh Singkil.

Permintaan tersebut tertuang dalam surat mereka dengan Nomor : 139/B/AlampAksi/MTL/VII/2021 Tertanggal 6 Juli 2021 Prihal : Mohon Tindak Lanjut yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil.

Dalam surat itu, DPD Alamp Aksi Aceh Singkil menjelaskan bahwa PT Ensem Lestari yang terletak di Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Simpang Kanan diduga telah melanggar pengelolaan lingkungan dan perizinan.

Hal itupun sempat mendapat sorotan dari masyarakat yang terdampak langsung oleh limbah produksi dari PT Ensem Lestari.

Surat DPD Alamp Aksi tersebut juga menerangkan bahwa, menanggapi hal tersebut Pemkab Aceh Singkil hanya sekedar memberikan sanksi administrasi dengan nomor 188.45/56/2021 kepada PT Ensem Lestari karena tidak mematuhi peraturan perundang-undangan tentang lingkungan.

Kemudian DPD Alamp Aksi Aceh Singkil dalam surat tersebut mendesak Bupati agar segera membatalkan izin PT Ensem Lestari.

Selanjutnya meminta Bupati Aceh Singkil berkoordinasi dengan APH agar kegiatan PT Ensem Lestari dapat dihentikan.

Kemudian juga, Alamp Aksi meminta Bupati Aceh Singkil agar memberi sanksi kepada PT Ensem Lestari setegas – tegasnya.

Saat dikonfirmasi, Ketua DPD Alamp Aksi Aceh Singkil, Hardinata Simamora mengatakan bahwa surat tersebut telah di layangkan ke Pemkab Aceh Singkil.

“Surat itu sudah kita layangkan kepada Bupati Aceh Singkil tadi”, kata Hardinata, Rabu (7/7/2021).

Ia berharap agar Bupati dapat dengan tegas memberikan sanksi kepada PT Ensem Lestari yang diduga telah melanggar peraturan tentang lingkungan.

“Jika hanya sekedar sanksi administrasi, maka PT Ensem Lestari tidak akan jera”, tegasnya.

Dilanjutkannya, masalah lingkungan merupakan masalah hajat hidup orang banyak.

“Pemkab jangan anggap sepele dengan pencemaran lingkungan”, pintanya.

Plh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, Masdiana saat dikonfirmasi menjelaskan terkait sanksi administrasi yang di berikan.

“Bentuk sanksi administrasi berbentuk surat keputusan dan penyusunannya dilakukan berdasarkan Permen Lingkungan Hidup Nomor 02 tahun 2013”, Kata dia.

Dilanjutkannya, isi dari penerapan sanksi merupakan pelanggaran yang dilakukan terhadap perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sementara itu Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid saat dikonfirmasi, sampai berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan. (S.Munthe)

close

Halo 👋
Yuk berlangganan.

Daftar sekarang untuk menerima update berita akses.co secara eksklusif via email setiap hari.

*Email anda akan dijaga kerahasiaannya.



Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Terdeteksi

Mohon maaf Adblock terseksi di Browser ini, mohon dukung akses.co untuk tetap konsisten memberikan berita terupdate dengan mengizinkan iklan untuk selalu tampil, terima kasih.