Akibat Banpres, Disperindagkop dan UKM Aceh Singkil di Protes Emak-Emak

SINGKIL, akses.co – Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kabupaten Aceh Singkil didatangi emak-emak, Selasa (22/9/2020)

Kedatangan kalangan emak-emak ke Dinas tersebut untuk melakukan aksi protes terkait kejelasan penyaluran program bantuan UMKM kepada masyarakat.

Aksi protes emak-emak itu berada tepat didepan pintu masuk Disperindagkop dan UKM Aceh Singkil yang juga terlihat langsung dihadapan Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Aceh Singkil Paisal, S.Pd

“Kenapa informasi BLT Bantuan Presiden (Banpres) ini tidak di sampaikan ke desa-desa”, tanya mereka dengan nada tinggi.

Kenapa tidak ada informasi yang resmi dari pemerintah, Kata mereka.

Para emak-emak itu mengatakan bahwa mereka mengetahui informasinya dari media sosial seperti WhatsApp dan Facebook.

Dalam aksi protes itu, emak-emak tersebut juga mengatakan bahwa ada yang tidak mempunyai usaha sama sekali tetapi mendapatkan bantuan. “Kenapa seperti kami yang sudah lama berjualan sama sekali tidak pernah mendapatkan”, Tanya mereka dengan tegas.

Aksi protes emak-emak tersebut langsung dijawab oleh Kadis Perindagkop dan UKM Paisal, S.Pd

Jelas Paisal, Banpres itu langsung merupakan bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian koperasi.

“Bantuan sifatnya umum, seluruh warga indonesia”, Tambahnya.

Jadi, sambungnya, tugas kami di kabupaten hanya menerima berkas dari masyarakat aceh singkil, apabila berkas sudah memenuhi syarat sesuai dengan permintaan, maka akan kami ajukan ke pemerintah pusat.

Paisal juga mengatakan bahwa yang menerima berkas bukan hanya Disperindagkop dan UKM saja. “Tapi ada juga lembaga atau perwakilan pengusaha yang telah ditunjuk dikantor desa masing-masing”, Tegasnya.

Paisal juga menjelaskan terkait syarat bagi masyarakat yang ingin mengurus berkas. “Bagi yang ingin mengurus berkas harus memenuhi persyaratan seperti Photo Copy KTP, Kartu Keluarga (KK), Surat keterangan usaha dari kepala kampong, surat pernyataan mutlak bermaterai 6000, Photo ukuran 3×4, serta surat pernyataan dan kuasa penerima bantuan pengusaha usaha mikro (BPUM), dan juga poto usahanya.

Pantauan awak media, setelah mendapatkan jawaban dari Kadisperindagkop dan UKM itu, emak-emak tersebut kemudian membubarkan diri. (SM)

Artikel Terkait