AKSESNESIA

2018, Pemda Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman Sumut

akses.co – Berdasarkan data Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Pemerintah daerah (Pemda) adalah kelompok instansi paling banyak dilaporkan, yakni 96 laporan atau 43,6% dari total 220 laporan yang diterima Ombudsman RI perwakilan Sumut di 2018.

Adapun, kelompok instansi tertinggi kedua yang paling banyak dilaporkan kepada Ombudsman RI perwakilan Sumut adalah kepolisian 27,7% atau 61 laporan.

“Di urutan berikutnya kelompok instansi paling banyak dilaporkan adalah BUMN/BUMD dengan 15,9% atau 35 laporan. Kemudian, BPN 5% atau 11 laporan dan lembaga peradilan 2,7% atau 6 laporan,” papar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, Senin (7/1/2019).

Abyadi Siregar menambahkan dari 220 laporan itu, sebanyak 114 laporan atau 51,8% dilaporkan langsung ke Kantor Ombudsman RI Perwakikan Sumut, Jalan Majapahit 2, Medan. Selebihnya, laporannya dilaporkan lewat surat, sebanyak 97 laporan atau sebesar 44,1% dan lewat media sebanyak 6 laporan atau 2,7%.

Para pelapor didominasi oleh masyarakat Kota Medan, sebanyak 146 pelapor atau 66,3%. Sedangkan dari Deliserdang 11 pelapor atau 5% dan dari Langkat serta Nias Selatan, masing-masing 5 pelapor atau 2,2%. Sisanya, berasal dari kabupaten kota lainnya di Sumut.

“Namun bila dilihat dari keseluruhan, para pelapor ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut sudah ada dari 34 kabupaten/kota se Sumut. Ini memandakan bahwa seluruh masyarakat dari kabupaten/kota se Sumut sudah mengakses Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik,” ungkap Abyadi.

Abyadi menjelaskan, kalau dilihat dari substansi laporan, maka substansi yang paling banyak dilaporkan adalah kasus kepolisian, sebanyak 61 laporan atau 27,7%. Lalu, disusul kasus agraria atau pertanahan, sebanyak 29 laporan atau 13,1%, kepegawaian 28 laporan atau 12,7%.

Lain halnya dengan kasus pendidikan. Abyadi menambahkan di tahun sebelumnya, paling banyak dilaporkan, tahun ini justru di urutan ke empat paling banyak dilaporkan, yakni sebanyak 21 laporan atau 9,5%. Adapun masalah substansi administrative hanya 16 laporan atau 7,2%.

Adapun masalah maladministrasi. Abyadi menambahkan yang paling banyak dilaporkan adalah maladministrasi dalam bentuk penyimpangan prosedur 93 laporan atau 42,2%. Selain itu, masalah penundaan berlarut 86 laporan atau 39,1%, penyalahgunaan wewenang sebanyak 20 laporan atau 9,1%. Masalah maladministrasi lainnya adalah tidak memberi layanan sebanyak 14 laporan atau 6,3% atau dan bentuk maladministrasi tidak patut sebanyak 4 laporan atau 1,8%.

Selain masalah tersebut, Abyadi Siregar menambahkan, masih ada beberapa layanan krusial lainnya di Sumut. Disebut krusial karena pelayanannya selama ini sangat rumit, sulit dan menyusahkan masyarakat. Masalah-masalah krusial itu seperti pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk), layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan perizinan, layanan dalam mengakses keadilan dan kesejahteraan sosial (Kesos).

Walau kondisi tersebut sudah sering disoroti, namun upaya perbaikan layanan yang dilakukan para penyelenggara, belum memberi hasil yang signifikan. Karena terbukti, sejumlah layananya masih terus dikeluhkan dan disampaikan masyarakat ke Ombudsman.

“Meski ada juga unit layanan yang sudah memiliki dan mempublis standar layanan, tapi masalahnya tidak diaplikasikan atau tidak diterapkan dalam penyelenggaraan layanan,” papar Abyadi.

Abyadi Siregar menambahkan Ombudsman RI perwakilan Sumut mengharapkan agar seluruh penyelenggara pelayanan publik memperbaiki pelayanan public di 2019.

“Bangun komitmen bersama di seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik. Mulai dari pimpinan hingga ke bawah untuk memperbaiki layanan. Mudahkan urusan masyarakat, hentikan pungli dan korupsi,” pungkasnya. (din)

close

Halo 👋
Yuk berlangganan.

Daftar sekarang untuk menerima update berita akses.co secara eksklusif via email setiap hari.

*Email anda akan dijaga kerahasiaannya.

Baca juga Yuk!
Back to top button

Adblock Terdeteksi

Halo pengunjung setia akses.co, Kamu terdeteksi menggunakan Pemblokir iklan pada akses.co, Mohon dimatikan terlebih dahulu untuk mendukung akses.co agar selalu konsisten menyajikan berita terbaru dan teraktual hanya untuk anda. Terima Kasih.