AKSESNESIA

DPRD Nilai Tata Kelola Perusahaan Daerah Terlalu Sentralistik

akses.co – Terhambatnya kinerja perusahaan daerah dikarenakan DPRD Kota Medan menilai sistem tata kelola perusahaan daerah milik Pemko Medan terlalu sentralistik dan birokratis.

Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli mengungkapkan, sistem tata kelola perusahaan daerah seperti itu menyebabkan lambatnya proses pengambilan keputusan-keputusan bisnis yang strategis. “Sehingga sangat membuka peluang hilangnya momentum bisnis karena lambatnya proses pengambilan keputusan,” ungkapnya di Rapat Paripurna DPRd Medan di Gedung Dewan, Senin (25/6/2018).

Adapun agenda dalam paripurna kali ini adalah Penyampaian Nota Pengantar Kepala Daerah Terhadap Ranperda tentang PD Pasar Kota Medan, PD Pembangunan dan PD Rumah Potong Hewan Kota Medan. Nota Pengantar ini disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution.

Menariknya, nama ketiga badan usaha milik Pemko Medan tersebut berubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (PUD).

Menurut Ramli, proses birokratis dalam pengambilan keputusan, diperlihatkan dengan keharusan adanya persertujuan Wali Kota dan pertimbangan badan pengawas terhadap tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan Direksi sebagai representasi dari perusahaan.

Persetuan dari Wali Kota dan Badan Pengawas memang diperlukan dalam rangka check and balance dalam tata kelola perusahaan. Namun, jika tidak menempatkan perlunya persetujuan kepala daerah bisa berakibat pada sangat lambatnya proses pengambilan keputusan bisnis, mengingat kesibukan kepala daerah dalami menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

“Oleh karena itu, diperlukan identifikasii terhadap bentuk-bentuk kegiatan Direksi yang harus mendapat persetujuan kepala daerah dan cukup hanya persetujuan dewan pengawas atau diserahkan pada direksi,” ungkapnya.

Selain itu, pola tata kelola yang berkarakter sentralistik dan birokratis tersebut menimbulkan kesan seolah-seolah badan usaha yang ada merupakan unit pelaksana birokrasi seperti instansi pemerintah lainnya, bukan entitas hukum yang dikelola secara mandiri dan profesional. “Keadaan ini bertentangan dengan tujuan pemisahaan kekayaan daerah pada setiap perusahaan daerah,” katanya.

Untuk itu, dalam pembahasan ketiga ranperda tersebut, pihaknya menekankan pentingnya pemisahaan kewenangan kepala daerah dalam setiap pengambilan keputusan, serta upaya-upaya peningkatan kinerja dan kontribusi ketiga badan usaha tersebut terhadap PAD dan perekonomian Kota Medan. (din)

close

Halo ­čĹő
Yuk berlangganan.

Daftar sekarang untuk menerima update berita akses.co secara eksklusif via email setiap hari.

*Email anda akan dijaga kerahasiaannya.



Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Terdeteksi

Mohon maaf Adblock terseksi di Browser ini, mohon dukung akses.co untuk tetap konsisten memberikan berita terupdate dengan mengizinkan iklan untuk selalu tampil, terima kasih.